EXPONTT.COM, ENDE – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Melki Laka Lena, tantang para Kepala UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT/Kantor Samsat se-Daratan Flores mengejar penerimaan pajak pasca gempa Flores.
Melki Laka Lena menekankan pentingnya memperkuat optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui strategi yang lebih terukur, disiplin dan adaptif.
Berdasarkan laporan yang disampaikan dalam rapat, sebagian besar realisasi penerimaan daerah saat ini masih berada di kisaran 20 persen dari target.
“Saya paham situasi pascagempa ini berat, tetapi kita tidak boleh menyerah dengan keadaan. Kalau targetnya cuma 50 persen, itu tidak usah usaha karena dari tahun ke tahun rata-rata segitu. Kita harus patok target 75 persen,” tegas Gubernur Melki saat rapat bersama para Kepala UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT/Kantor Samsat se-Daratan Flores di UPTD Pendapatan Daerah Provinsi NTT Wilayah Kabupaten Ende, Selasa, 22 September 2026.
Menurutnya, target minimal 75 persen harus menjadi arah kerja bersama sehingga seluruh sumber daya dan energi aparatur terfokus pada pencapaian target yang optimal.
“Sekali lagi, 75 persen agar seluruh pikiran, energi, daya, dan kerja kita semua terarah menuju angka yang optimal. Daerah ini berkepentingan dan butuh anggaran untuk recovery serta pembangunan,” lanjutnya.
Tetap Layani Wajib Pajak di Tengah Kondisi Bencana
Dalam rapat tersebut, sejumlah Kepala UPTD Samsat menyampaikan kondisi pelayanan dan capaian penerimaan di wilayah masing-masing.
Kepala UPTD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nagekeo Yosef Elvi Yegho, melaporkan bahwa gempa bumi telah melumpuhkan sebagian aktivitas perkantoran dan menyebabkan kerusakan berat pada gedung Samsat Nagekeo.
Kendati demikian, pelayanan kepada masyarakat tetap diupayakan berjalan dengan memanfaatkan area darurat.
Dari target penerimaan sebesar Rp22,8 miliar, realisasi Nagekeo saat ini mencapai Rp4,5 miliar atau 19,77 persen. Untuk memperluas jangkauan pelayanan, Samsat Keliling telah menjangkau enam dari tujuh kecamatan di Nagekeo. Sementara pelayanan di Kecamatan Keo Tengah untuk sementara ditangguhkan karena kantor camat masih digunakan sebagai posko bencana.
Kondisi serupa juga dihadapi UPTD Samsat Kabupaten Manggarai Timur yang menjadi salah satu wilayah terdampak gempa cukup parah. Kerusakan infrastruktur serta kondisi psikologis masyarakat menjadi tantangan dalam proses penagihan di lapangan.
“Selain kerusakan fisik pada sarana pendukung, kami harus sangat berhati-hati dan melihat kondisi psikologis warga dalam melakukan penagihan door-to-door. Meski demikian, dengan adanya Pergub NTT Nomor 54 tentang amnesti pajak, kami tetap optimis bergerak melakukan sosialisasi terbatas dan mengoptimalkan peran agen pajak di desa-desa yang aman,” ungkap Stanis Jawan, Kepala UPTD Samsat Manggarai Timur.
Sementara itu, Kepala UPTD Pendapatan Daerah Kabupaten Ngada, Ani, melaporkan bahwa meski tiga dari 12 kecamatan di wilayah tersebut terdampak bencana, pihaknya mencatat peningkatan signifikan dalam penjangkauan objek pajak.
Briefing Pagi, Evaluasi Sore
Gubernur Melki meminta seluruh UPTD Samsat menerapkan disiplin kerja melalui briefing setiap pagi dan evaluasi setiap sore untuk mengetahui kendala serta memperbaiki kinerja pelayanan.
“Dikasih briefing setiap hari sebelum dia kerja, sore pulang evaluasi. Jadi tiap hari itu briefing pagi, evaluasi sore. Biar kita tahu titik lemahnya ada di mana untuk setiap UPTD kita masing-masing,” tegasnya.
Ia juga mendorong kepala UPTD mengatur personel dan strategi pelayanan secara adaptif sesuai kondisi wilayah. Sejumlah UPTD Pendapatan Daerah di Flores pun mengembangkan layanan jemput antar berbasis QRIS Samsat. Wajib pajak cukup mengirim foto STNK melalui WhatsApp, kemudian petugas mengecek tagihan dan pembayaran dilakukan melalui QRIS. Setelah lunas, notice pajak diantarkan kembali.(*)
