KETUA Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Nusa Tenggara Timur (NTT) sekaligus Ketua Yayasan Konsultasi dan Bantuan Hukum Justitia, Veronika Ata, mengecam keras dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang diduga melibatkan Bupati Kupang, Yoseph Lede, terhadap seorang perempuan berusia 21 tahun.
Veronika menilai dugaan kasus tersebut harus ditangani secara serius oleh aparat penegak hukum.
Ia mendesak Polda NTT melakukan penyelidikan dan penyidikan secara profesional, transparan, independen, serta berkeadilan agar seluruh fakta dalam kasus tersebut dapat terungkap.
Menurut Veronika, persoalan ini menjadi perhatian serius karena pihak yang dilaporkan merupakan pejabat publik sekaligus kepala daerah yang seharusnya menjunjung tinggi etika, moralitas, dan tanggung jawab dalam melindungi masyarakat, khususnya perempuan. Terlebih, dugaan peristiwa tersebut disebut terjadi di rumah jabatan Bupati Kupang.
Baca juga: GMNI Kupang Desak Kapolda NTT Usut Tuntas Kasus Dugaan Pemerkosaan yang Seret Nama Bupati Kupang
“Seorang pemimpin daerah seharusnya menjadi panutan, melindungi, dan mengayomi rakyatnya, termasuk perempuan. Bukan justru diduga melakukan tindakan yang bertentangan dengan tanggung jawab dan kewenangannya sebagai pejabat publik,” ujar dia, Sabtu (14/11/2026).
Ia mengatakan, dugaan peristiwa tersebut perlu ditelusuri berdasarkan ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
Veronika juga menyoroti informasi mengenai dugaan pemberian uang sebesar Rp3 juta kepada korban setelah peristiwa tersebut.
Menurutnya, apabila informasi itu benar, aparat penegak hukum perlu mendalaminya sebagai bagian dari proses pengungkapan fakta dan pembuktian perkara.
Selain dugaan kekerasan seksual, Veronika meminta aparat kepolisian mengusut informasi mengenai dugaan intimidasi terhadap korban oleh seorang saksi berinisial EK.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, saksi tersebut diduga mengajak korban bertemu dengan terduga pelaku dengan iming-iming pekerjaan. Korban juga disebut-sebut diminta tidak mengungkapkan peristiwa yang dialaminya.
Bahkan, uang Rp3 juta yang diduga diberikan kepada korban disebut-sebut diambil oleh saksi tersebut.
“Jika informasi tersebut benar, maka dugaan intimidasi dan pengambilan uang ini juga harus diusut secara serius. Korban tidak boleh dibiarkan menghadapi tekanan, ancaman, maupun ketakutan,” ujarnya.
Veronika menegaskan, perlindungan terhadap korban harus menjadi prioritas dalam penanganan perkara ini. Jangan sampai korban justru mengalami intimidasi, tekanan, atau viktimisasi berulang selama proses hukum berlangsung.
Ia juga mendukung langkah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kupang yang sedang memberikan pendampingan psikologis dan layanan konseling kepada korban. ♦kupang.tribunnews.com/




