EXPONTT.COM, MAUMERE – Warga terdampak gempa Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan rumah rusak ringan akan mendapat bantuan perbaikan sebesar Rp15 juta, sementara rumah rusak sedang mendapat Rp30 juta. Bagi warga dengan rumah rusak berat yang memilih tidak menempati hunian sementara (huntara), pemerintah menyiapkan Dana Tunggu Hunian (DTH) Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto memastikan penyaluran bantuan tersebut dipercepat seiring masuknya sejumlah wilayah terdampak gempa NTT ke tahap transisi menuju pemulihan.
“Skema bantuan tersebut meliputi bantuan pembangunan hunian sementara (huntara), hunian tetap (huntap), distribusi Dana Tunggu Hunian (DTH) dan Dana Stimulan Rumah Rusak Ringan dan Sedang,” ujar Suharyanto saat meninjau huntara percontohan di Lapangan Pusat Jajanan dan Cendera Mata Maumere, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Kamis, 1 Oktober 2026.
Untuk bantuan rumah rusak ringan dan sedang, Suharyanto mengatakan proses verifikasi data penerima sedang berlangsung dan sebagian besar telah terverifikasi.
Ia telah meminta agar penyaluran bantuan dapat dilakukan secepatnya pada Oktober 2026.
“Saya sudah perintahkan agar di bulan Oktober ini, secepatnya dana tersebut sudah bisa disalurkan dan dicairkan oleh warga yang berhak menerima,” katanya.
Bantuan tersebut akan disalurkan melalui rekening masing-masing penerima setelah data dinyatakan terverifikasi.
Dari dana yang diterima, 75 persen dapat dicairkan secara tunai, sedangkan 25 persen sisanya dicairkan berdasarkan bon atau bukti pembelian material untuk kebutuhan perbaikan rumah.
“Saya tegaskan, dana itu digunakan untuk perbaikan rumah,” tegas Suharyanto.
Warga yang rumahnya telah diperbaiki secara mandiri juga tetap dapat mengajukan bantuan dengan terlebih dahulu mengikuti proses verifikasi. Mekanismenya menggunakan sistem penggantian biaya atau reimburse.
“Kalau sudah diperbaiki, tetap bisa mengajukan dana perbaikan dengan diverifikasi terlebih dahulu berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan. Nanti sistemnya reimburse,” jelasnya.
Huntara dan Huntap untuk Rumah Rusak Berat
Sementara bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat, pemerintah menyediakan skema pembangunan huntara yang kemudian dilanjutkan dengan pembangunan hunian tetap atau huntap.
Bagi warga yang memilih tidak tinggal di huntara sambil menunggu huntap selesai dibangun, pemerintah menyediakan DTH sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan.
Suharyanto mengatakan pembangunan huntara dan huntap telah berjalan bersamaan dengan proses pendataan dan verifikasi penerima bantuan.
Pembangunan hunian dapat dilakukan melalui beberapa skema, yakni komunal atau relokasi terpusat, skema in situ di lokasi rumah sebelumnya, serta skema mandiri di atas lahan milik sendiri di lokasi berbeda.
Warga juga dapat mengajukan pembangunan huntap di lahan milik mereka yang berbeda dari lokasi rumah yang rusak.
“Kalau lahan milik pribadinya cukup luas, warga terdampak bisa mendapatkan huntara dan huntap di lahan yang sama,” jelas Suharyanto.
Huntara yang dibangun BNPB memiliki ukuran 4 x 6 meter, terdiri dari satu kamar tidur dan satu kamar mandi atau toilet.
Sementara huntap dirancang setara rumah tipe 36 dengan dua kamar tidur, satu ruang tamu dan satu kamar mandi.
44.767 Rumah Terverifikasi Rusak
Berdasarkan data BNPB yang diperbarui pada 27 September 2026, jumlah rumah rusak berat, sedang dan ringan yang telah terverifikasi sementara di NTT mencapai 44.767 unit.
Sementara data per 28 September 2026 mencatat target penerima DTH dan huntara sebanyak 4.008 penerima, dengan estimasi kebutuhan anggaran mencapai Rp136,272 miliar.
Untuk pembangunan huntara, data BNPB per 29 September 2026 mencatat 124 unit telah selesai dibangun.
Sebanyak 861 unit masih dalam proses pembangunan dengan progres di bawah 50 persen, 117 unit progresnya telah mencapai lebih dari 50 persen, sedangkan 299 unit masih dalam tahap penyiapan lahan, survei titik lokasi dan distribusi material.
Pemerintah menargetkan penyaluran bantuan dan pembangunan hunian terus dipercepat agar warga terdampak gempa dapat segera memasuki tahap pemulihan.(*)
