Pengamat: Kehadiran Jokowi di NTT Tak Lebih dari Nostalgia, Pengaruh Politik Dipertanyakan

Jokowi saat berkunjung ke Kota Kupang pada tahun 2023 lalu / foto: istimewa

EXPONTT.COM, KUPANG – Rencana kedatangan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo ke Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 1 Agustus 2026 mendapat sorotan dari para pengamat politik.

Pengamat berpandangan, safari politik Jokowi sebagai jualan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk mendulang dukungan elektoral dan membuka jalan di perang politik 2029. Sementara dampak bagi masyarakat NTT, kehadiran Jokowi tak lebih dari nostalgia.

Meski tidak melanggar prinsip demokrasi, kehadiran Jokowi ke NTT dinilai para pengamat sebagai tindakan yang tidak mencerminkan diri sebagai seorang negarawan.

PSI Tidak Punya Figur yang Bisa Dijual Selain Jokowi

Pengamat Politik dari FISIP Universitas Nusa Cendana Kupang, Yonatan Lopo memandang kehadiran Jokowi ke NTT sudah dapat dipastikan sebagai agenda politik PSI untuk tahun 2029.

“Pertanyaannya kemudian, apakah kedatangan Jokowi ke NTT akan punya efek politik bagi PSI? Bagi PSI tentu punya, karena mereka tidak punya figur lain yang cukup kuat untuk dijual selain Jokowi per hari ini,” ujarnya saat diwawancarai, Rabu, 29 Juli 2026.

Namun, menurut Yonatan Lopo, kehadiran Jokowi ke NTT tidak akan berpengaruh besar secara elektoral bagi PSI di 2029 mengingat rekam jejak di tahun 2024.

Dimana saat itu Jokowi yang tengah menjabat presiden secara terbuka menyatakan sebagai bagian dari PSI, namun dengan pengaruh yang cukup besar, dengan sumber daya yang ada, tetap tidak dapat mendongkrak suara PSI untuk masuk parlemen.

“Apalagi per hari ini yang dimana Jokowi tidak memilki kekuasaan apa-apa. Hanya bermodalkan pengaruh masa lalu,” katanya.

Sementara dampak bagi masyarakat NTT, lanjut Yonatan Lopo, kehadiran Jokowi tak lebih dari nostalgia, karena tidak banyak hal yang bisa diberikan Jokowi kepada masyarakat NTT, apalagi menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat NTT.

“Karena meski memilki anak yang saat ini menjabat sebagai wakil presiden, namun spektrum utama berada di tangan Presiden Prabowo,” tambahnya.

Lebih lanjut, Yonatan Lopo meyakini, meski melakukan safari politik dengan PSI, Jokowi akan menghitung langkahnya dan berupaya untuk membuat Prabowo tidak merasa terancam, demi kepentingan anaknya yang menjabat sebagai Wapres.

“Mungkin Jokowi akan melakukan akrobat-akrobat politik demi PSI, tetapi pada titik tertentu dia akan menjaga Prabowo untuk tetap nyaman, karena itu penting bagi anaknya,” jelasnya.

Pengamat Politik dari Undana Kupang, Yonatan Lopo dan Pengamat Politik dari Unwira Kupang, Eston Niron / foto: Gorby Rumung

Jokowi Hadir di NTT Sebagai Pemimpin Politik, Bukan Negarawan

Eston Niron, pengamat politik dari FISIP Unika Widya Mandira Kupang, mempertanyakan urgensi kehadiran Jokowi ke NTT. Menurutnya, kehadiran Jokowi di NTT lebih sebagai seorang pemimpin politik ketimbang seorang negarawan.

Eston Niron berpandangan, di tengah persoalan ekonomi, fiskal, kebutuhan lapangan kerja hingga penurunan daya beli masyarakat, Jokowi sebagai negarawan seyogyanya memberikan gagasan kepada pemerintah dalam menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa dan menjaga stabilitas politik.

“Apabila seorang presiden terlalu tampil dalam konsolidasi partai, maka ruang interpretasi publik akan berubah, ‘ada agenda apa yang dijalankan?’,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Eston Niron mengkritisi kehadiran Jokowi ke NTT yang harus menjadi refleksi bagi semua pihak untuk melihat seberapa pengaruhnya pembangunan yang dilakukan Jokowi di NTT di masa lalu. Apakah berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat?

“Ada pembangunan bendungan, infrastruktur jalan Sabuk Merah, food estate dan lainnya. Apakah berkelanjutan? kan hanya tinggal bangunan fisiknya tanpa ada keberlanjutannya. Kalau kita lihat pergantian rezim ini, programnya tidak berkesinambungan,” jelasnya.

Dirinya berharap masyarakat tidak hanya bereuforia terhadap kehadiran Jokowi, namun harus juga merefleksikan apa yang telah ditinggalkan Jokowi. Apakah sudah memberikan manfaat bagi masyarakat atau belum. “Publik harus diberi edukasi untuk selalu kritis progresif terhadap legacy yang ditinggalkan,” pungkasnya.(*)