EXPONTT.COM, KUPANG – Simon Petrus Kamlasi (SPK) berkomentar terkait penobatan gelar “Sesepuh Raja Timor” yang diberikan kepada Joko Widodo (Jokowi) saat bersafari politik ke Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) beberapa waktu lalu.
Jokowi mendapat gelar Sesepuh Raja Timor dari delapan raja dari Pulau Timor dalam prosesi adat yang sakral di momen karnaval budaya di Kelurahan Lai Lai Besi Kopan, Kota Kupang, Sabtu, 1 Agustus 2026. Namun belakangan, gelar adat yang disematkan kepada Jokowi menuai penolakan dari berbagai pihak, termasuk salah satunya pihak yang mengatasnamakan keturunan Raja Sobe Sonbai III.
Menurut Simon Petrus Kamlasi, perlu kehati-hatian para tokoh adat dalam memberikan atau menyematkan sebuah gelar adat bagi seseorang apalagi jika digunakan dengan unsur politik.
“Adat kita demonstrasikan untuk politik itu hati-hati,” ujarnya saat diwawancarai usai kegiatan Pelantikan DPC PAN Kabupaten Kupang, di Naibonat, Senin, 3 Agustus 2026.
Pria kelahiran Soe ini memandang, jika penyambutan secara adat adalah hal yang lumrah di masyarakat NTT, namun berbeda konteks jika menyematkan suatu gelar adat bagi seseorang.
Menurut Simon Petrus Kamlasi, dengan banyaknya tokoh adat di NTT, khususnya Pulau Timor, sangat penting adanya diskusi dan juga kajian para tokoh adat sebelum menyematkan suatu gelar kepada seseorang.
“Kita menyambut orang itu memang ada di tradisi kita, tapi seseorang diangkat jadi jabatan tertentu, ini kan harus ada pertimbangan, harus ada kajian-kajian yang dirembukan oleh tokoh-tokoh adat,” ungkap Jendral Purnawirawan TNI ini.
“Jangan sampai diantara masyarakat adat kita terjadi ketersinggungan, ‘Loh ini dia diajak, kok kami tidak’. Ini bisa jadi implikasi yang kurang baik diantara tokoh adat kita,” tambahnya.
Simon Petrus Kamlasi berharap penyematan gelar adat kepada Jokowi tidak meninggalkan perdebatan diantara masyarakat NTT yang terkenal sangat menjunjung tinggi adat.
“Karena ini sensitif sekali. Jangan saat kita butuh, adat kita pakai. Setelah kita siap, adat tidak kita perhatikan. Itu yang saya tidak setuju,” katanya.
“Kita harus hati-hati, karena kita punya keyakinan adat bisa berakibat negatif kembali ke kita. Lu salah omong adat, lu mati memang,” pungkas SPK.(*)
