EXPONTT.COM, KUPANG – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Uni Timor Aswa’in (UNTAS) menggelar Rapat Kerja Nasional di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu, 8 Agustus 2026.
Rakernas ini merupakan momen penting bagi UNTAS dalam menyusun dan menetapkan program kerja serta target organisasi untuk seluruh warga eks Timor Timur yang ada Indonesia.
Dibuka oleh Gubernur NTT yang diwakili oleh Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi NTT, Noldi Pelokila, Rakernas dengan tema “Lanjutkan Perjuangan!!!” ini dihadiri sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) UNTAS, 10 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) UNTAS se-NTT dan 13 DPD UNTAS yang merupakan perwakilan kabupaten eks Timor Timur dari seluruh wilayah NTT.
Ketua Umum DPP UNTAS, Fernando Osorio Soares, dalam sambutannya saat pembukaan rakernas mengatakan, rapat kerja ini menjadi agenda penting bagi UNTAS untuk bisa menghasilkan program-program kerja yang jelas, realistis dan dapat dilaksanakan. “Warga eks Timor Timur ada banyak di seluruh wilayah Indonesia, tapi untuk tahun awal periode ini fokus UNTAS adalah untuk wilayah NTT karena paling banyak warga eks Timor-Timur,” ujarnya.
Fernando Soares mengungkapkan sesuai dengan temuan pengurus UNTAS, persoalan yang paling penting untuk segera diselesaikan bagi warga eks Timor Timur di NTT saat ini di NTT adalah persoalan lahan tempat tinggal atau hunian.
Dirinya menyebut kurang lebih 3 ribu warga eks Timor Timur saat ini harus menghadapi persoalan lahan tinggal terutama di Kabupaten Kupang dan Kabupaten Belu. “Di Kabupaten Kupang, kurang lebih 1.500 KK itu tinggal di lahan milik Pemprov NTT, di Kabupaten Belu kurang lebih 2.000 KK tinggal di lahan Pemprov NTT,” ungkap Fernando Soares.
Fernando menuturkan, keluhan yang selalu disampaikan ke pemerintah pusat terkait persoalan lahan tempat tinggal selama ini salah alamat. Menurutnya persoalan ini seharusnya dialamatkan terlebih dahulu ke Pemerintah Provinsi NTT. “Karena Lahan-lahan yang ditempati saudara-saudara kita eks Timor Timur itu ternyata milik Pemerintah Provinsi NTT,” ungkapnya.
Untuk itu, dirinya meminta dukungan Pemerintah Provinsi NTT untuk persoalan lahan tinggal yang dihadapi warga eks Timor Timur di Kabupaten Kupang dan Kabupaten Belu. “Kami mohon dukungan pak gubernur, kalau bisa segera diselesaikan. Setelah kita bisa selesaikan status lahan itu, baru kita bisa dapat bantuan perumahan dari pemerintah pusat,” tegasnya.
Fernando Soares juga menyebut persoalan akses air bersih yang dihadapi warga eks Timor Timur di NTT juga menjadi fokus penyelesaian.
Untuk itu, dirinya meminta seluruh kepala-kepala bidang di UNTAS agar membuat program-program yang membumi, realistis dan sesuai fakta di lapangan di momen rakernas ini. “Semua masalah kita sudah tahu. Kita langsung fokus, supaya masyarakat bisa langsung merasakan,” tegasnya.
Selain fokus pada penyelesaian persoalan warga ex Timor Timur, lanjut Fernando Soares, UNTAS di awal periode ini juga fokus kepada lembaga bantuan hukum, pendirian yayasan serta pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).
“Kita ke depan fokus untuk pengembangan sumber daya manusia, advokasi bagi saudara-saudara kita dan juga yayasan untuk memperkuat perekonomi keluarga besar kita di NTT,” jelasnya.
Sementara itu, Gubernur NTT dalam sambutannya yang dibacakan Kepala Kesbangpol Provinsi NTT, Noldi Pelokila, juga berharap program kerja yang dihasilkan dari Rakernas UNTAS bisa benar-benar menjawab persoalan yang dihadapi warga eks Timor Timur di NTT. “Rakernas kali ini kiranya menjadi ruang untuk menyusun program kerja yang realistis, terukur dan menyentuh kebutuhan dari seluruh anggota,” katanya.
Menurut Gubernur NTT, UNTAS di NTT memilki peran yang sangat strategis untuk memperkuat kebersamaan, persaudaraan dalam kehidupan di NTT yang penuh keberagaman. “UNTAS berperan penting sebagai jembatan persaudaraan dan kekuatan sosial dalam pembangunan,” ujarnya.
Gubernur juga berharap, UNTAS bisa terus ikut berkontribusi dalam pembangunan NTT, melalui pemberdayaan dan peningkatan ekonomi, peningkatan SDM, pelestarian adat dan budaya Timor serta penguatan toleransi.
“Mari kita bangun kolaborasi yang konstrkruktif. Kritik terhadap pemerintah diperbolehkan, tetapi hendaknya disampaikan secara obyektif dan soluftif. Pemerintah juga akan terus terbuka terhadap segala aspirasi masyarakat,” pungkasnya.(*)
