DPRD Soroti Kesiapan Pemkot Kupang Hadapi Dana Rp100 Miliar dan PPPK Paruh Waktu

Wakil Wali Kota Kupang, Serena Francia dan Ketua DPRD Kota Kupang, Richard Odja di Kantor DPRD Kota Kupang / foto: Gorby Rumung

EXPONTT.COM, KUPANG – DPRD Kota Kupang meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang menyiapkan langkah antisipasi terhadap rencana kebijakan pemerintah pusat terkait pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu dan alokasi dana transfer Rp100 miliar untuk ibu kota provinsi.

Ketua DPRD Kota Kupang, Richard Odja, mempertanyakan kesiapan Pemkot Kupang dalam menyesuaikan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menyikapi kebijakan tersebut.

Hal itu disampaikan Richard dalam interupsinya pada sidang paripurna DPRD Kota Kupang, Selasa, 17 November 2026 malam.

Richard menyoroti informasi yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto terkait rencana pengangkatan PPPK paruh waktu serta alokasi dana transfer sebesar Rp100 miliar untuk ibu kota provinsi dan Rp20 miliar untuk kabupaten/kota.

Ia meminta Pemkot Kupang memastikan apakah sudah ada petunjuk atau surat resmi dari pemerintah pusat sebagai dasar pelaksanaan kebijakan tersebut, sekaligus menyiapkan skenario penganggaran agar tidak berdampak terhadap postur APBD.

“Bagaimana rancangan kita terhadap postur APBD menanggapi informasi yang telah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto terkait PPPK paruh waktu dan rencana transfer anggaran? Apakah sudah ada petunjuk atau surat resmi dari pusat untuk melaksanakan kebijakan nasional ini?” tanya Richard.

Menurutnya, jika petunjuk resmi dari pemerintah pusat belum diterbitkan, Pemkot Kupang tetap perlu menyiapkan konsep dan langkah antisipasi sejak dini.

Richard juga meminta agar pemerintah segera berkoordinasi dengan DPRD terkait pengalokasian dana tersebut, mengingat masa sidang dewan tinggal beberapa hari lagi.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kupang, Jeffry Pelt, mengatakan Pemkot Kupang hingga saat ini belum menerima petunjuk teknis (juknis) resmi dari pemerintah pusat terkait penyaluran dana tersebut.

“Sampai saat ini kami belum mendapatkan petunjuk. Biasanya, anggaran dengan nominal besar seperti ini turunnya selalu diikuti dengan juknis yang merujuk pada peruntukan penggunaan dan mekanisme penganggarannya,” ujar Jeffry.

Ia menjelaskan, apabila anggaran tersebut dicairkan setelah masa sidang DPRD berakhir, Pemkot Kupang akan menempuh mekanisme perubahan penjabaran APBD.

Pemkot, lanjut Jeffry, akan tetap berkoordinasi dengan DPRD untuk memastikan pendistribusian anggaran dilakukan sesuai petunjuk teknis yang berlaku. Mekanisme tersebut, kata dia, bukan hal baru karena pernah diterapkan pada tahun-tahun sebelumnya.

Namun, Richard kembali meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar tidak hanya menunggu petunjuk teknis dari pusat, tetapi juga proaktif membangun komunikasi dengan pemerintah pusat.

Ia mencontohkan, sejumlah daerah lain telah mulai menyiapkan skenario alternatif untuk mengantisipasi kemungkinan surplus maupun defisit anggaran menjelang akhir tahun.

“Maksud saya, sejauh mana Pemerintah Kota Kupang berdiskusi dan berkomunikasi dengan pemerintah pusat? Saya rasa Pak Sekda dan jajaran punya akses ke pusat, silakan sampaikan jika ada sinyal agar kita tahu lebih awal,” tegasnya.

Richard menegaskan, koordinasi antara eksekutif dan legislatif perlu terus diperkuat. DPRD Kota Kupang, kata dia, siap membuka agenda khusus untuk membahas perubahan penjabaran anggaran agar dana dari pemerintah pusat dapat didistribusikan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.(*)