Fraksi NasDem Sentil Pemkot Kupang: Target PAD Tinggi, Realisasi Selalu Meleset

Sekretaris Fraksi NasDem DPRD Kota Kupang, Meirlon Fanggidae saat membacakan Pemandangan Umum terhadap Nota Pengantar RAPBD 2027, Selasa, 17 November 2026 / foto: istimewa

EXPONTT.COM, KUPANG – Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Kupang menyoroti pola penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai terlalu tinggi, tetapi berulang kali tidak mampu direalisasikan Pemerintah Kota Kupang.

NasDem menilai Pemkot Kupang terus memasang target pendapatan yang ambisius setiap tahun, tanpa didukung perhitungan potensi pajak dan retribusi yang benar-benar terukur. Akibatnya, target PAD yang ditetapkan dalam APBD kerap jauh dari capaian realisasi pada akhir tahun anggaran.

Kritik tersebut disampaikan Fraksi NasDem dalam pemandangan umum terhadap Nota Pengantar Keuangan Wali Kota Kupang atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kota Kupang Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna, Selasa, 17 November 2026.

Sekretaris Fraksi NasDem, Meirlon Fanggidae, mengatakan pola penetapan target PAD yang tinggi, tetapi berulang kali tidak tercapai, perlu dievaluasi secara serius oleh pemerintah.

Menurut Fraksi NasDem, Pemkot Kupang seharusnya tidak terus mengulang pola yang sama dengan menetapkan target pendapatan tinggi tanpa melakukan koreksi berdasarkan kemampuan riil di lapangan.

“Pemkot di satu sisi selalu menetapkan target PAD pada angka yang sangat tinggi dan ambisius. Namun di sisi lain, pada akhir tahun anggaran, realisasi capaian PAD tersebut selalu jauh panggang dari api, tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan bersama,” kata Meirlon.

Ia menilai kondisi tersebut bukan sekadar persoalan angka dalam dokumen anggaran, tetapi berpengaruh terhadap kesehatan fiskal daerah dan kredibilitas APBD Kota Kupang.

Target PAD yang tidak tercapai, kata Meirlon, berpotensi membuat perencanaan belanja daerah menjadi tidak realistis. Ketika pendapatan yang diharapkan tidak terealisasi, pemerintah bisa terpaksa memangkas anggaran atau menunda program prioritas yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

NasDem juga mempertanyakan dasar penetapan target PAD selama ini. Pemerintah diminta memastikan apakah target pendapatan telah disusun berdasarkan basis data potensi wajib pajak dan retribusi yang valid, atau sekadar angka untuk membuat postur anggaran terlihat besar.

Fraksi NasDem turut meminta evaluasi terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab mengelola dan memungut pendapatan daerah, terutama jika target yang ditetapkan terus gagal dicapai.

Selain evaluasi target dan kinerja OPD, NasDem mendesak Pemkot Kupang melakukan reformasi sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Pemerintah dinilai perlu lebih serius mengoptimalkan digitalisasi transaksi untuk menutup potensi kebocoran PAD, memperluas basis penerimaan, serta menindak tegas tunggakan pajak dari wajib pajak besar.

NasDem menegaskan, pemerintah tidak seharusnya hanya sibuk menaikkan angka target PAD dalam dokumen APBD, tetapi harus memastikan potensi pendapatan yang ada benar-benar dapat ditarik dan masuk ke kas daerah.

“Fraksi NasDem meminta penjelasan yang objektif, terukur dan berbasis data dari pemerintah, bukan sekadar jawaban normatif,” tegas Meirlon.

PAD Kota Kupang 2027 Ditargetkan Rp323,6 Miliar

Dalam rancangan APBD Kota Kupang Tahun Anggaran 2027, pemerintah mengusulkan pendapatan daerah sebesar Rp1.285.660.337.000.

Pendapatan tersebut terdiri dari PAD sebesar Rp323.601.319.000, pendapatan transfer Rp941.342.016.000, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp20.717.001.000.

Sementara belanja daerah direncanakan mencapai Rp1.337.660.337.000, terdiri dari belanja operasi Rp1.196.149.652.000, belanja modal Rp130.716.684.000, belanja tidak terduga Rp10 miliar, serta belanja transfer Rp794 juta.

Untuk pembiayaan daerah, Pemkot Kupang merencanakan penerimaan pembiayaan sebesar Rp52 miliar.

Fraksi NasDem meminta pemerintah memberikan penjelasan terukur terkait strategi pencapaian target PAD tersebut, termasuk potensi pendapatan yang akan dioptimalkan dan langkah konkret agar target yang ditetapkan dalam APBD 2027 tidak kembali menjadi angka di atas kertas.(*)