EXPONTT.COM, KUPANG — Komisi III DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memberikan perhatian serius terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Hal tersebut ditegaskan dalam Laporan Hasil Pembahasan Komisi III DPRD NTT terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis yang dibacakan Juru Bicara Komisi III DPRD NTT, Astrida Gaidaka, Selasa, 10 November 2026.
Dua Ranperda yang menjadi sorotan utama pembahasan yakni Ranperda tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, serta Ranperda tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang Atau Barang Sertia Pengumpulan Dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin.
Dalam laporan yang ditandatangani oleh Ketua Komisi III Yohanes De Rosari, Sekretaris Drs. Refafi Gah, serta Juru Bicara Astria Blandina Gaidaka, Komisi III menegaskan pentingnya kepastian hukum, transparansi, dan digitalisasi sistem penerimaan daerah guna mencegah potensi kebocoran.
Dorong Digitalisasi dan Cegah Kebocoran PAD
Komisi III menekankan perlunya perbaikan mendasar pada sistem pengelolaan penerimaan daerah. DPRD mendesak Pemerintah Provinsi NTT untuk mempercepat implementasi pembayaran berbasis non-tunai (cashless) dan digitalisasi.
“Komisi menegaskan perlunya perbaikan sistem pengelolaan dan pemungutan pendapatan daerah melalui digitalisasi dan pembayaran non-tunai (cashless) untuk mencegah kebocoran penerimaan, meningkatkan transparansi, dan memastikan seluruh pendapatan tercatat serta disetorkan secara akuntabel ke kas daerah,” tegas Komisi III dalam rekomendasinya.
Selain itu, Komisi III juga meminta aturan tegas terkait penyetoran dividen BUMD dan hasil penerimaan ke Kas Umum Daerah. Pengaturan batas waktu penyetoran dinilai krusial agar tidak ada keterlambatan yang merugikan keuangan daerah.
Optimalisasi Aset Daerah dan Evaluasi Sumbangan Sosial
Tak hanya sektor penerimaan dari BUMD dan PAD, Komisi III DPRD NTT turut menyoroti banyaknya aset daerah yang belum produktif maupun yang belum memiliki kepastian legalitas.
Pemerintah Provinsi diminta segera melakukan inventarisasi, penertiban administrasi, serta penyelesaian status kepemilikan aset agar bisa memberikan kontribusi optimal bagi PAD.
Sementara terkait Ranperda Penanganan Fakir Miskin, Komisi III mengingatkan agar pengumpulan dan penyaluran bantuan sosial maupun sumbangan masyarakat dilakukan berbasis data kemiskinan yang valid, terukur, dan terverifikasi. Langkah ini penting guna memastikan bantuan tepat sasaran dan menghindari penyalahgunaan atau tumpang tindih regulasi.
“Seluruh proses pembahasan ini diharapkan menghasilkan regulasi yang benar-benar siap secara substansi, sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat NTT,” tutup Laporan Komisi III DPRD NTT.(*)
