EXPONTT.COM, KUPANG – Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo bersama DPRD Kota Kupang menyepakati dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usul inisiatif dalam Rapat Paripurna ke-7 Sidang I Tahun 2026/2027, Senin, 9 November 2026.
Dua Ranperda tersebut masing-masing mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kupang Tahun 2026–2045 serta Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
Rapat paripurna berlangsung di Gedung DPRD Kota Kupang dan dipimpin Ketua DPRD Richard Elvis Odja, didampingi Wakil Ketua I Jabir Marola dan Wakil Ketua II Yeskiel Loudoe.
Persetujuan bersama ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh Wali Kota bersama pimpinan DPRD, dilanjutkan penetapan Keputusan DPRD terkait persetujuan kedua Ranperda tersebut.
Dalam sambutannya, Christian Widodo menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya fraksi-fraksi, atas komitmen dan kerja sama selama proses pembahasan.
Menurutnya, persetujuan dua Ranperda tersebut bukan sekadar penyelesaian agenda legislasi, tetapi menjadi langkah penting untuk menyatukan arah pembangunan Kota Kupang.
Ia menjelaskan, Ranperda RTRW Kota Kupang Tahun 2026–2045 akan menjadi pedoman penataan dan pemanfaatan ruang selama 20 tahun ke depan. Regulasi ini diharapkan memberikan kepastian ruang bagi masyarakat dan dunia usaha, menjaga kelestarian lingkungan, serta memperhitungkan mitigasi risiko bencana.
Sementara itu, Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh diarahkan untuk menjamin hak masyarakat mendapatkan hunian dan lingkungan tempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan bermartabat.
Christian menegaskan, penataan kawasan permukiman harus dilakukan dengan pendekatan humanis dan tidak boleh mengorbankan masyarakat.
“Kita tidak boleh membangun kota dengan meninggalkan masyarakatnya. Sebaliknya, pembangunan harus menjadi jalan agar semakin banyak warga merasakan manfaat kemajuan Kota Kupang,” tegasnya.
Ia mengingatkan agar kedua Ranperda tersebut tidak hanya menjadi dokumen hukum formal, tetapi harus diterjemahkan ke dalam program dan kebijakan konkret yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Menurutnya, setiap kebijakan pembangunan harus berorientasi pada kepentingan publik. Masyarakat tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan, tetapi harus turut merasakan dan menikmati hasil kemajuan Kota Kupang.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Kupang, para asisten Sekda, pimpinan perangkat daerah, Direktur RSUD S.K. Lerik, para direktur BUMD, serta camat se-Kota Kupang.(*)
