Hukrim  

BEM Nusantara Desak Kapolda NTT Awasi Penanganan Laporan Baru Kematian Gustaf Nabuasa

Ketua BEM Nusantara NTT ketika menyampaikan aspirasi kepada Kapolda NTT, Senin, 16 November 2026 / foto: istimewa

EXPONTT.COM, KUPANG – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Nusa Tenggara Timur (NTT) mendesak Kapolda NTT memberikan perhatian serius terhadap laporan baru kasus kematian mantan anggota DPRD Timor Tengah Selatan (TTS), Gustaf Nabuasa.

Desakan tersebut disampaikan Ketua BEM Nusantara NTT, Andhy Umbu Sanjaya, saat menyampaikan aspirasi dalam aksi demonstrasi di Polda NTT, Senin, 16 November 2026.

Di hadapan Kapolda NTT, Andhy secara khusus menyoroti laporan baru yang diajukan keluarga Gustaf Nabuasa ke Polres TTS dengan menyertakan sejumlah bukti baru atau novum.

Menurut Andhy, selain persoalan yang menyeret nama Bupati Kupang, terdapat sejumlah persoalan penegakan hukum di NTT yang juga membutuhkan perhatian serius kepolisian, salah satunya kasus kematian Gustaf Nabuasa.

Ia menjelaskan, perkara kematian Gustaf Nabuasa memang telah memasuki tahap persidangan dengan satu orang terdakwa. Namun, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama proses pembuktian di persidangan, pihaknya menilai masih ada dugaan keterlibatan pihak lain yang perlu didalami.

“Sudah dibuat laporan baru dengan novum baru, Pak Kapolda. Mungkin perlu dipertegas dan diintervensi kepada Polres TTS supaya bisa bekerja secara profesional dalam penanganan kasus ini,” tegas Andhy di hadapan Kapolda NTT.

Ia berharap Kapolda NTT memberikan perhatian sekaligus melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut laporan tersebut. Dengan demikian, seluruh bukti baru yang diserahkan keluarga korban dapat diperiksa secara objektif dan sesuai ketentuan hukum.

Sebelumnya, BEM Nusantara NTT juga telah mendesak Polres TTS agar transparan dan serius menindaklanjuti laporan Abner Nabuasa terkait dugaan adanya novum dalam perkara kematian Gustaf Nabuasa.

Melalui rilis pers yang diterima media, BEM Nusantara menilai setiap informasi maupun bukti baru yang berpotensi mengungkap fakta lain dalam suatu perkara pidana harus mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum.

BEM Nusantara juga menyoroti belum adanya perkembangan penanganan laporan Abner Nabuasa yang dinilai belum memberikan kejelasan kepada pelapor maupun keluarga korban.

“Hukum tidak boleh berhenti pada penerimaan laporan. Penerimaan laporan hanyalah pintu awal dari proses penegakan hukum. Masyarakat berhak mengetahui sejauh mana laporan tersebut ditindaklanjuti,” demikian penegasan BEM Nusantara NTT dalam rilis persnya.

Atas dasar itu, BEM Nusantara NTT menyampaikan lima tuntutan kepada Polres TTS.

Pertama, meminta Kapolres TTS memberikan penjelasan resmi mengenai perkembangan laporan. Kedua, melakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap bukti-bukti baru yang telah diserahkan.

Ketiga, membuka informasi mengenai tahapan penanganan laporan. Keempat, memastikan pelapor dan keluarga korban memperoleh kepastian tindak lanjut. Kelima, mendorong pengawasan internal apabila ditemukan indikasi ketidakprofesionalan dalam penanganan perkara tersebut.

BEM Nusantara NTT menegaskan, tuntutan tersebut bukan bentuk intervensi terhadap proses hukum ataupun upaya mendahului kewenangan penyidik. Sebaliknya, pengawasan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum merupakan bagian dari kehidupan demokrasi dan upaya menjaga supremasi hukum.

Melalui penyampaian aspirasi langsung kepada Kapolda NTT, BEM Nusantara berharap laporan baru yang disertai sejumlah bukti tersebut tidak berhenti pada tahap administrasi, tetapi benar-benar ditindaklanjuti melalui pemeriksaan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Mereka juga meminta agar keluarga korban memperoleh informasi yang jelas mengenai perkembangan penanganan laporan demi memberikan kepastian hukum atas kasus kematian Gustaf Nabuasa. (*)