BEM Nusantara NTT Desak Kapolres TTS Transparan Usut Bukti Baru Kasus Gustaf Nabuasa

EXPONTT.COM, KUPANG – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Nusa Tenggara Timur (NTT) mendesak Kepolisian Resor (Polres) Timor Tengah Selatan (TTS) agar bersikap transparan dan serius menindaklanjuti laporan Abner Nabuasa. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan adanya bukti baru atau novum dalam perkara dugaan pembunuhan Gustaf Nabuasa.

Desakan ini disampaikan Ketua BEM Nusantara NTT, Andhy Sanjaya, melalui keterangan resmi yang diterima redaksi pada Senin, 16 November 2026. BEM Nusantara menilai informasi mengenai bukti baru dalam perkara pidana harus mendapat atensi serius dari aparat penegak hukum.

“Hukum tidak boleh berhenti pada penerimaan laporan. Penerimaan laporan hanyalah pintu awal dari proses penegakan hukum. Masyarakat berhak mengetahui sejauh mana laporan tersebut ditindaklanjuti,” tegas Andhy dalam rilis persnya.

Menurut BEM Nusantara NTT, setiap bukti baru yang berpotensi membuka fakta lain wajib diperiksa secara objektif, profesional, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Mereka menyoroti belum adanya perkembangan penanganan laporan Abner Nabuasa yang dinilai belum memberi kejelasan bagi pelapor maupun keluarga korban. Kondisi ini dikhawatirkan memicu pertanyaan publik terkait keseriusan aparat kepolisian.

Pihaknya meminta kepolisian menjelaskan secara terbuka apakah bukti baru tersebut telah diperiksa, sejauh mana pendalaman dilakukan, serta kendala administratif, teknis, maupun hukum yang membuat perkembangan kasus belum diinformasikan kepada pelapor.

Atas dasar itu, BEM Nusantara NTT meminta Kapolres TTS memberi atensi langsung dan menyampaikan lima poin tuntutan:

  1. Penjelasan Resmi: Mendesak Kapolres TTS segera memberikan penjelasan resmi terkait perkembangan laporan Abner Nabuasa mengenai bukti baru kasus Gustaf Nabuasa.

  2. Pemeriksaan Profesional: Meminta penyidik melakukan pemeriksaan dan pendalaman secara profesional terhadap bukti baru sesuai aturan hukum.

  3. Transparansi Penanganan: Meminta keterbukaan mengenai tahapan penanganan laporan, baik pada tingkat penyelidikan maupun penyidikan.

  4. Kepastian Hukum Keluarga: Memastikan pelapor dan keluarga korban memperoleh informasi serta kepastian tindak lanjut laporan sebagai bentuk pemenuhan hak warga negara.

  5. Pengawasan Internal: Mendesak adanya pengawasan internal maupun dari institusi berwenang apabila ditemukan indikasi ketidakprofesionalan dalam penanganan laporan.

Andhy menegaskan bahwa desakan ini bukan bentuk intervensi atau upaya mendahului kewenangan penyidik, melainkan wujud pengawasan masyarakat dalam menjaga supremasi hukum. Ia mengingatkan agar laporan tersebut tidak kehilangan arah akibat minimnya informasi.

“Keadilan tidak cukup hanya dijanjikan melalui slogan. Keadilan harus diwujudkan melalui tindakan, transparansi, dan keberanian aparat penegak hukum dalam mengungkap setiap perkara secara objektif,” tandasnya.

Sementara itu, Kapolres TTS AKBP Kristiyan B. Martino, S.H., S.I.K., M.M., CELM, yang dikonfirmasi melalui Kasi Humas Polres TTS, Iptu Sirta Siregar, belum memberikan tanggapan. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Polres TTS mengenai tindak lanjut laporan tersebut. (*)