EXPONTT.COM, KUPANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengapresiasi langkah Gubernur NTT Melki Laka Lena bersama jajaran pemerintah dalam menangani dampak gempa bumi yang mengguncang wilayah Flores pada 15 Agustus 2026 lalu.
Apresiasi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-85 Masa Persidangan III DPRD Provinsi NTT, Senin, 24 Agustus 2026, di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi NTT.
Wakil Ketua I DPRD NTT Fernando Soares secara khusus mengapresiasi berbagai langkah yang telah dilakukan Gubernur Melki Laka Lena dalam memastikan masyarakat terdampak bencana mendapatkan penanganan dan bantuan.
“Luar biasa, kami apresiasi semua langkah-langkah yang diambil oleh Bapak Gubernur,” ujar Fernando.
Sebelumnya, Anggota DPRD NTT Alex Afong juga menyampaikan apresiasi terhadap Pemerintah Provinsi NTT dalam penanganan bencana gempa Flores.
Dalam kesempatan tersebut, Alex meminta Gubernur menjelaskan berbagai upaya pemerintah untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh bantuan dan penanganan secara cepat.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Melki Laka Lena menjelaskan bahwa sejak hari pertama gempa pada 15 Agustus 2026, berbagai unsur telah bergerak memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak.
Penanganan tersebut melibatkan TNI dan Polri, pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai pihak lainnya. Koordinasi terus dilakukan agar penanganan di lapangan berjalan cepat dan tepat sasaran.
“Penanganan gempa Flores ini menunjukkan bahwa gotong royong kita sebagai sesama orang NTT dan sebagai sesama keluarga besar orang Indonesia, berjalan dengan baik,” ujar Melki.
Gubernur menjelaskan, masa tanggap darurat bencana gempa bumi Flores ditetapkan selama 14 hari dan akan dievaluasi hingga 28 Agustus 2026.
Evaluasi tersebut akan mempertimbangkan perkembangan kondisi di lapangan serta rilis resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Seiring kondisi masyarakat yang mulai berangsur stabil, sejumlah titik pengungsian di Kabupaten Sikka mulai dikurangi. Warga yang rumahnya dinyatakan aman juga mulai kembali ke rumah dan beraktivitas.
“Sebagai contoh, misalnya kemarin di Sikka, beberapa tenda pengungsian yang dibuat di beberapa titik sudah mulai dibongkar. Jadi, masyarakat yang merasa sudah bisa beraktivitas dan kalau rumahnya tidak ada kendala, sudah kembali ke rumah,” ungkap Melki.
Meski demikian, Gubernur menegaskan bahwa kelayakan rumah harus diverifikasi terlebih dahulu sebelum warga kembali menempatinya.
Untuk rumah yang tidak lagi layak dihuni, pemerintah menyiapkan hunian sementara (huntara) melalui Kementerian Pekerjaan Umum selama proses pemulihan berlangsung.
“Yang penting menurut saya adalah rumahnya. Kita mesti melakukan review dulu, apakah masih layak ditempati atau tidak layak ditempati. Kalau memang tidak bisa ditempati, maka mekanismenya penanganan melalui Kementerian PU untuk membangun,” jelasnya.
Tiga Mekanisme Distribusi Bantuan
Dalam rapat tersebut, Melki juga memaparkan sejumlah strategi Pemprov NTT dalam mempercepat distribusi bantuan ke wilayah yang sulit dijangkau.
Pertama, pemerintah melibatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang memiliki kendaraan roda dua, termasuk sepeda motor trail, untuk membawa bantuan ke wilayah terpencil.
Kedua, pemerintah menggunakan jasa ojek maupun kendaraan *pick up* milik masyarakat setempat yang memahami medan dan jalur menuju kampung-kampung terpencil.
Biaya distribusi melalui mekanisme tersebut akan ditanggung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Dengan seizin Kepala BNPB, saya minta agar kita bisa menggunakan ojek ataupun *pick up* dari kampung-kampung itu, karena mereka sudah terbiasa menembus kampung-kampung. Kalau bisa, kita pakai ojek ataupun pikap. Nanti yang bayar BNPB dan sudah sepakat BNPB akan bayar kalau memang itu dilakukan,” kata Melki.
Ketiga, Pemprov NTT menerapkan mekanisme “ambil dulu, bayar kemudian” untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi meski distribusi bantuan pemerintah belum tiba.
“Tidak boleh ada warga yang tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa tidur dengan baik hanya karena pemerintah belum sampai, dan itu akan ditangani oleh Pemprov NTT,” tegasnya.
Menurut Melki, mekanisme tersebut telah mulai berjalan di Kabupaten Nagekeo dan Ngada dan selanjutnya akan diterapkan di wilayah terdampak lainnya.
DPRD Dorong Data Kerusakan Akurat
Memasuki tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi, Gubernur juga menekankan pentingnya pendataan kerusakan yang akurat.
Pendataan mencakup rumah warga, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, infrastruktur pemerintahan, hingga fasilitas umum lainnya.
Ia mengajak DPRD, pemerintah kabupaten, perangkat daerah, dan masyarakat bersama-sama memastikan data kerusakan yang disampaikan kepada pemerintah pusat sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
“Kita sama-sama bantu pastikan bahwa data yang masuk itu seakurat mungkin,” ujarnya.
Akurasi data tersebut dinilai penting karena akan menentukan dukungan pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan kembali wilayah yang terdampak gempa.
Apresiasi DPRD NTT terhadap langkah pemerintah tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif untuk memastikan penanganan bencana, distribusi bantuan, pendataan kerusakan, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan cepat, tepat, transparan, serta berpihak kepada masyarakat terdampak.
Rapat paripurna tersebut juga memiliki agenda utama Penetapan dan Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama mengenai Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026.(*)
