EXPONTT.COM, KUPANG – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), David Boimau, mengaku mendukung kebijakan Gubernur NTT, Melki Laka Lena terkait pembatasan pembelian BBM subsidi bagi kendaraan yang belum membayar pajak.
Meski begitu dirinya meminta pemerintah juga harus menggenjot pembangunan infrastruktur jalan jika ingin masyarakat taat membayar pajak.
Menurut politisi Partai Hanura ini kebijakan pembatasan pembelian BBM subsidi bagi kendaraan yang belum membayar pajak memang memberikan keadilan bagi para pemilik kendaraan yang patuh pajak dan berkontribusi bagi pembangunan daerah.
“Ada yang taat bayar pajak, sedangkan yang lain tidak bayar pajak, artinya tidak ada kontribusi terhadap pembangunan daerah,” katanya saat diwawancarai di Kantor DPRD NTT, Jumat, 10 Juli 2026.
Meski demikian, David Boimau juga menekankan agar Pemerintah Provinsi NTT, benar-benar menggunakan anggaran yang didapatkan dari pajak kendaraan bermotor untuk pembangunan infrastruktur jalan.
“Pendapatan dari pajak kendaraan bermotor harus benar-benar dikompensasikan ke pembangunan infrastruktur jalan, jangan hanya di kota, harus sampai ke desa-desa,” tegasnya.
Menurut David Boimau, dengan infrastruktur yang memadahi, masyarakat akan secara senang hati akan membayar pajak kendaraan.
“Orang pasti akan dengan senang hati, karena dia merasakan keuntungan dari membayar pajak itu,” pungkasnya.(*)
