EXPONTT.COM, KUPANG — Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Emi Nomleni meminta Pemerintah Provinsi NTT tidak hanya mengandalkan pajak kendaraan bermotor sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya Pemerintah Provinsi NTT harus bisa melihat, memanfaatkan dan menggali kembali potensi dan sumber PAD lainya agar tidak terkesan masyarakat yang selalu di peras untuk mencapai target PAD.
Hal tersebut disampaikan Emi Nomleni dalam pidato di Sidang Paripurna dengan agenda Penutupan Masa Sidang III Tahun Anggaran 2025-2026 dan Pembukaan Masa Sidang I Tahun Anggaran 2026-2027, di Kantor DPRD NTT, Senin, 7 September 2026.
Dirinya mengapresiasi langkah Pemprov NTT melalui Peraturan Gubernur NTT Nomor 13 Tahun 2025 yang mengatur pengetatan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi kepada hanya bagi kendaraan taat pajak.
Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah konkrit agar tumbuh kesadaran membayar pajak oleh masyarakat. Ditambah lagi adanya Pergub NTT yang mengatur terkait penghapusan denda pajak.
Pemprov NTT, mengklaim sejak Pergub NTT tersebut diberlakukan, target pendapatan dari pajak kendaraan bermotor meningkat 40 persen.
Kendati demikian Emi Nomleni mempertanyakan, konsistensi pemerintah untuk menerapkan langkah persuasif yang tinggi tersebut terhadap sektor lainnya, seperti koorporasi-koorporasi liar yang beroperasi di NTT.
“Adakah mereka ditertibkan secara administrasi agar bisa berkontribusi bagi PAD? Bisakah kita memberikan treatment tertentu sehingga seperti aset pemprov maupun BUMD kita dapat menaikan PAD kita selain kendaraan bermotor?” katanya.
Untuk itu, DPRD NTT mendorong pemerintah untuk mendongkrak PAD dari sumber dan potensi lainnya, seperti aset dan Badan Usaha Milik Darah (BUMD).
“Instrumen-instrumen ini harus mendapatkan perhatian yang seimbang dari pemerintah agar bisa menaikan PAD dan tidak menimbulkan kesan bahwa masyarakat kita adalah ladang penghasil pajak, sementara kita memegang instrumen lainnya,” tegas Emi Nomleni.
Lebih lanjut, politikus PDI Perjuangan ini juga mengingatkan pemerintah agar seluruh pendapatan dari pajak harus memberikan timbal balik kepada masyarakat melalui program sosial dan pembangunan infrastruktur.
“Setiap sen pendapatan yang kita dapatkan harus digunakan sebesar-besarnya bagi kebutuhan daerah dan kemasyhuran masyarakat kita,” katanya.♦gor
