EXPONTT.COM – Gagasan pembangunan Jalur Pantai Utara (Pantura) Flores kembali mendapat perhatian pemerintah pusat. Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo untuk merencanakan pembangunan jalur tersebut.
Perintah itu disampaikan saat rapat penanganan gempa bumi dan percepatan pemulihan wilayah terdampak di Posko Penanganan Gempa Bumi Yonif TP 834/Wakanga Mere, Kabupaten Nagekeo, Rabu, 26 Agustus 2026.
Gubernur NTT Melki Laka Lena sebelumnya menyampaikan langsung kepada Presiden Prabowo mengenai pentingnya membuka jalur utara Flores sebagai jalur alternatif, terutama ketika jalur utama terganggu akibat bencana.
“Sejak kejadian tahun 1992 ke sini, jalur utara kami ini jadi penentu pergerakan bantuan. Kalau tidak bisa digerakkan, berarti melalui udara atau laut,” ujar Melki.
Menurut Melki, pembangunan Pantura Flores tidak hanya penting untuk penanganan bencana, tetapi juga membuka akses ekonomi di wilayah utara Pulau Flores.
“Izin, Pak Presiden, sejak zaman Pak Ben Mboi dulu menjadi mimpinya, kalau bisa utara kita buka, Pak Presiden. Kalau utara dibuka, sektor produksi, pariwisata, ekonomi kita di utara itu terbuka. Flores bisa berkembang lebih baik lagi. Jalan lintas utaranya kita buka,” kata Melki.
Presiden Prabowo kemudian memastikan maksud usulan tersebut. “Maksudnya terbuka pakai apa?” tanya Prabowo.
“Jalan lintas utara, Pak Presiden,” jawab Melki.
Prabowo langsung meminta Menteri PU menindaklanjuti usulan tersebut. “Rencanakan, Menteri PU,” perintah Prabowo.
“Sudah direncanakan,” jawab Dody Hanggodo.
16 Ruas Sepanjang 437,29 Kilometer
Pantura Flores yang masuk dalam rencana penanganan tersebut terdiri atas 16 ruas dengan total panjang 437,29 kilometer.
Jalur ini membentang melintasi tujuh kabupaten, yakni Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende dan Sikka.
Beberapa ruas utama yang masuk dalam rencana antara lain Simpang Nggorang–Simpang Terang, Simpang Terang–Simpang Noa, Simpang Noa–Wontong, Wae Gongger–Pota, Pota–Labuan Kelambu, Labuan Kelambu–Riung, Ngolonio–Danga, Aeramo–Kaburea, Kaburea–Ranakolo, Maurole–Koro, Koro–Maumere hingga Nupangamli–Mudajebak.
Jika seluruh ruas terealisasi, jalur utara Flores akan memiliki konektivitas yang lebih kuat dari wilayah barat hingga timur pulau.
Jalur Alternatif dan Penggerak Ekonomi
Gempa Flores pada 15 Agustus 2026 menjadi pengingat pentingnya infrastruktur alternatif. Saat akses utama terganggu, distribusi bantuan harus mengandalkan jalur udara maupun laut yang memiliki keterbatasan.
Pantura diharapkan menjadi jalur alternatif bagi masyarakat, kendaraan logistik dan tim penanganan bencana ketika kondisi darurat terjadi.
Namun, manfaatnya tidak berhenti pada sektor kebencanaan. Jalur ini juga diharapkan membuka akses menuju sentra pertanian, perikanan, perdagangan dan destinasi wisata di wilayah utara Flores.
Dengan konektivitas yang lebih baik, hasil produksi masyarakat dapat lebih cepat dibawa ke pasar dan arus wisatawan diharapkan tidak hanya terkonsentrasi di Labuan Bajo, tetapi menyebar ke berbagai destinasi di sepanjang utara Flores.
Bagi Pemprov NTT, pembangunan Pantura merupakan bagian dari upaya membangun konektivitas sekaligus membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Gagasan tersebut telah menjadi mimpi sejak era Gubernur NTT Ben Mboi. Kini, di tengah momentum pemulihan pascagempa, mimpi membuka jalur utara Flores kembali dibawa ke tingkat pemerintah pusat.
Setelah mendapat instruksi Presiden dan dipastikan masuk dalam perencanaan pemerintah, masyarakat Flores kini menanti realisasi jalur yang diharapkan tidak hanya menjadi jalur alternatif saat bencana, tetapi juga membuka jalan bagi pertumbuhan ekonomi baru di utara Flores.(*/gor)
