OJK Catat 192 Perusahaan Efek dan Manajer Investasi Komitmen Perkuat Kelembagaan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

EXPONTT.COM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sebanyak 192 perusahaan yang terdiri dari 107 Perusahaan Efek (PE) dan 85 Manajer Investasi (MI) telah menyampaikan komitmen pilihan kelompok kegiatan usaha hingga 29 Oktober 2026.

Komitmen tersebut merupakan bagian dari upaya OJK memperkuat industri pasar modal Indonesia melalui peningkatan permodalan, tata kelola, manajemen risiko, dan integritas pelaku industri.

Dalam siaran pers OJK, Rabu, 11 November 2026, dijelaskan bahwa pengelompokan kegiatan usaha tersebut merupakan tindak lanjut Peraturan OJK (POJK) Nomor 3 Tahun 2026 tentang kegiatan usaha Perusahaan Efek serta POJK Nomor 5 Tahun 2026 tentang kegiatan usaha Manajer Investasi.

Melalui aturan tersebut, OJK membagi pelaku industri ke dalam kelompok Perusahaan Efek Kegiatan Usaha (PEKU) dan Manajer Investasi Kegiatan Usaha (MIKU). Pengelompokan ini menjadi dasar penentuan kegiatan usaha yang dapat dijalankan sesuai kemampuan dan persyaratan masing-masing perusahaan.

Dari 107 Perusahaan Efek yang telah menyampaikan komitmen, sebanyak 74 perusahaan memilih PEKU 3, sebanyak 22 perusahaan memilih PEKU 2, dan 11 perusahaan memilih PEKU 1.

Sementara dari 85 Manajer Investasi, sebanyak 70 perusahaan memilih MIKU 2 dan 15 perusahaan memilih MIKU 1.

OJK memberikan masa transisi kepada pelaku industri untuk memenuhi seluruh persyaratan secara bertahap hingga April 2029. Selama periode tersebut, OJK akan memantau perkembangan pemenuhan komitmen serta berkoordinasi dengan pemegang saham, pengurus, asosiasi industri, dan pemangku kepentingan terkait.

Selain penguatan kelembagaan, OJK juga meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum untuk menjaga integritas pasar modal serta mencegah pelanggaran berulang.

OJK turut meminta perusahaan efek yang terlibat dalam sejumlah kasus pelanggaran untuk memperkuat pengawasan dan kompetensi pegawai, sistem pengendalian internal, serta fungsi kepatuhan perusahaan.

Perusahaan juga diminta mengevaluasi penyebab pelanggaran dan menyampaikan hasil perbaikan kepada OJK.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya OJK membangun industri pasar modal yang sehat, transparan, berintegritas, dan berdaya saing sekaligus memperkuat perlindungan investor serta menjaga kepercayaan masyarakat.(*)