EXPONTT.COM, KUPANG – PT Flobamor Perseroda dengan kepengurusan yang baru memprioritaskan untuk menyelesaikan persoalan tunggakan gaji 37 Anak Buah Kapal (ABK) KM Pulau Sabu dan KM Sirung. Kedua kapal milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tersebut diketahui dikelola PT Flobamor.
Upaya penyelesaian persoalan tata kelola internal ini diambil direksi yang baru agar ke depan bisa fokus untuk menjalankan rencana bisnis yang saat ini tengah digodok.
Juru bicara PT Flobamor, James Faot, mengatakan, dari sejak menjabat pada akhir Mei 2026, direksi telah melaksanakan tiga kali pertemuan dengan para ABK serta dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi NTT.
“Agenda konsolidasi ini menjadi satu stretegi untuk pemulihan perusahaan. Ini upaya direksi untuk memperbaiki perjalanan perusahaan,” katanya, Senin, 20 Juli 2026.
Lebih lanjut, James menjelaskan, dari tiga kali rapat yang sudah dilakukan, kepengurusan PT Flobamor berkomitmen akan segera menyelesaikan persoalan ABK ini.
Direksi pun sudah berkoordinasi dengan BPKP dan inspektorat untuk melihat secara utuh data terkait keuangan di tahun-tahun sebelumnya.
Kendati demikian, kata James Faot, pihaknya membutuhkan verifikasi ulang data keuangan hak para ABK. Dirinya juga belum bisa memastikan kapan akan persoalan hak para ABK akan dibayarkan karena keterbatasan kondisi keuangan PT Flobamor.
“Flobamor ada dalam posisi yang bisa dibilang tidak mampu bayar gaji dengan hampir bangkrut, sehingga tuntutan untuk seketika dipenuhi tidak bisa dilakukan,” jelasnya.
Lebih lanjut, James Faot menuturkan, Flobamor berupaya melakukan transformasi penuh terhadap teta kelola perusahaan termasuk keuangan. Untuk itu konsolidasi strategis dengan pemerintah dan mitra bisnis terus dilakukan selama dua bulan terakhir.
“Kita membangun konsolidasi supaya perusahaan bisa punya arah yang jelas dan menyelesaikan persoalan yang ada satu demi satu,” pungkasnya.(*)
