EXPONTT.COM, ENDE – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memperpanjang masa tanggap darurat penanganan gempa bumi Flores selama 14 hari.
Perpanjangan masa tanggap darurat berlaku mulai 29 Agustus hingga 12 September 2026.
Keputusan tersebut diambil Gubernur NTT Melki Laka Lena setelah memimpin rapat koordinasi penanganan tanggap darurat gempa Flores di Posko Tanggap Darurat BPBD Kabupaten Ende, Kamis, 27 Agustus 2026 malam.
Melki mengatakan, perpanjangan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan, terutama aktivitas gempa susulan yang masih terjadi di sejumlah wilayah.
“Dengan melihat situasi yang ada, untuk itu kita akan perpanjang masa tanggap darurat provinsi. Saya juga lihat semua kabupaten hampir sama, kita perpanjang lagi masa tanggap darurat selama dua minggu. Jadi, mulai tanggal 29 Agustus sampai dengan tanggal 12 September Pemerintah Provinsi NTT akan memperpanjang masa tanggap darurat,” ujar Melki.
Pelayanan Pemerintahan Tetap Berjalan
Meski masa tanggap darurat diperpanjang, Melki meminta seluruh fungsi pelayanan pemerintahan tetap berjalan secara bertahap dengan menyesuaikan kondisi dan tingkat keamanan di masing-masing wilayah.
Ia juga mengingatkan seluruh jajaran pemerintah agar tidak memaksakan penggunaan bangunan atau fasilitas yang secara struktur dinyatakan tidak aman.
Pemerintah melalui perangkat terkait, termasuk Dinas Pekerjaan Umum, terus melakukan pemeriksaan terhadap berbagai fasilitas publik, seperti sekolah, perkantoran, rumah sakit dan fasilitas pelayanan lainnya.
“Selama masa tanggap darurat tersebut, kita segera juga mengaktifkan beberapa kegiatan. Bagian Kesehatan saya lihat sudah punya pola tersendiri di bawah asuhan Pak Menkes. Saya pikir pola yang sama juga bisa kita pakai di semua bidang, walaupun masih masa tanggap darurat,” katanya.
Sekolah Diminta Bersiap Kembali Beraktivitas
Di sektor pendidikan, Gubernur NTT meminta agar aktivitas sekolah mulai dipersiapkan untuk kembali berjalan pada pekan depan.
Namun, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar harus tetap memperhatikan kondisi bangunan dan keselamatan peserta didik maupun tenaga pendidik.
Melki menyebut kegiatan pendidikan dapat dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di masing-masing wilayah, termasuk melalui konsep sekolah lapangan apabila fasilitas sekolah belum memungkinkan digunakan.
“Jadi, kalaupun rumah sakit lapangan bisa digelar, puskesmas bisa digelar, sekolah lapangan pun masih bisa kita gelar,” jelasnya.
Perpanjangan masa tanggap darurat tersebut diharapkan dapat memberikan ruang bagi pemerintah dan seluruh unsur terkait untuk melanjutkan penanganan dampak gempa, sekaligus memastikan pelayanan dasar masyarakat tetap berjalan di tengah aktivitas gempa susulan yang masih terjadi.(*)
