Wali Kota Kupang: SILPA Rp66,6 Miliar Diprioritaskan untuk Kepentingan Masyarakat

Rapat Paripurna DPRD Kota Kupang / foto: Gorby Rumung

EXPONTT.COM, KUPANG – Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, menyebut dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun anggaran 2025 sebesar Rp66,6 miliar diarahkan ke program-program yang bersentuhan dengan masyarakat.

Hal itu disampaikan Christian dalam rapat paripurna DPRD Kota Kupang dengan agenda tanggapan pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi, Rabu, 24 Juni 2026 malam.

Sebelumnya, empat fraksi DPRD Kota Kupang menyampaikan kriktikan terkait adanya SILPA yang cukup besar di Pemkot Kupang. Menurut DPRD, SILPA sebesar Rp66,06 miliar perlu dijelaskan secara rinci dan langkah pemerintah untuk meminimalkan terjadinya penumpukan anggaran pada tahun-tahun berikutnya.

Terkait itu, Wali Kota Kupang, menjelaskan SILPA bersumber dari tiga hal, yakni efisiensi kegiatan, sisa dana DAK yang bersifat terikat dan kegiatan yang belum terselesaikan karena kendala teknis dalam proses pengadaan barang dan jasa.

“Pemkot mengakui SILPA bukanlah tujuan akhir dari sebuah siklus anggaran, melainkan cerminan dari dinamika pelaksanaan program di lapangan,” katanya.

Dia menegaskan Pemkot Kupang tidak tinggal diam melihat adanya penumpukan anggaran. “Pemerintah sedang menginventarisasi hambatan-hambatan yang terjadi sepanjang tahun 2025,” ujar dia.

Pemkot Kupang, kata Christian Widodo, telah menginventarisir hambatan-hambatan ynag dihadapi di tahun 2025 dan berjanji akan melakukan akselerasi perbaikan dalam perencanaan anggaran agar lebih realistis dan akuntabel di masa mendatang serta memperketat pengawasan, mempercepat proses lelang sejak awal tahun, serta memastikan setiap program prioritas memiliki target terukur.

“Kami sepakat dengan pandangan fraksi bahwa pendapatan yang naik harus berbanding lurus dengan peningkatan pelayanan publik,” tambahnya.

Christian Widodo menegaskan SILPA 2025 akan diarahkan kembali pada program-program prioritas yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak. “Di antaranya perbaikan infrastruktur dasar, penanganan masalah sosial, dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” katanya.(*)