EXPONTT.COM, KUPANG – Pemerintah Kabupaten Nagekeo kembali menorehkan capaian dalam tata kelola keuangan daerah.
Di tengah tantangan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, Kabupaten Nagekeo mampu mempertahankan kualitas pengelolaan keuangan dengan kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Raihan opini tertinggi dalam audit laporan keuangan tersebut menjadi penanda bahwa tata kelola keuangan Pemerintah Kabupaten Nagekeo dinilai telah memenuhi prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan pada Selasa, 26 Mei 2026, di Auditorium Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Dalam kesempatan itu, Bupati Nagekeo Simplisius Donatus bersama Ketua DPRD Kabupaten Nagekeo Shafar Laga Rema hadir langsung menerima dokumen hasil pemeriksaan dari BPK Republik Indonesia.
Capaian tersebut menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Nagekeo untuk terus memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik.
Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Nagekeo, Hilda Muthakasi, menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah yang telah bekerja keras dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.
“Seizin Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekretaris Daerah, serta Bapak Asisten, perkenankan kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta jajaran yang telah bekerja keras, membangun koordinasi, dan memberikan dukungan penuh dalam proses penyusunan laporan keuangan daerah,” ujar Hilda Muthakasi.
Menurut dia, keberhasilan mempertahankan opini WTP bukanlah hasil kerja satu pihak semata, melainkan buah dari kerja kolektif seluruh perangkat daerah yang terus berupaya menjaga kualitas tata kelola pemerintahan.
Ia menegaskan, capaian tersebut menunjukkan adanya komitmen bersama dalam membangun sistem administrasi pemerintahan yang semakin tertib, disiplin, dan bertanggung jawab.
