Selain meninjau pembangunan sekolah permanen, Mensos juga melihat perkembangan Sekolah Rakyat rintisan yang saat ini masih menggunakan gedung sementara.
“Ini satu kemajuan yang luar biasa dan tadi kita sudah lihat anak-anak yang bersekolah di Sekolah Rakyat rintisan dengan gedung sementara yang telah berjalan dengan baik dan hasilnya sudah mulai nampak. Ke depannya lebih banyak lagi yang kita jangkau,” ujarnya.
Sekolah tersebut dirancang menerima siswa secara bertahap. Pada tahun pertama jumlah peserta didik diperkirakan sekitar 300–400 siswa, meningkat menjadi sekitar 800 siswa pada tahun berikutnya, dan ditargetkan mencapai kapasitas penuh pada 2028.
“Ini untuk 1.000 siswa jenjang SD, SMP dan SMA. Setiap tahun kita menerima sekitar 300 siswa, SD 100, SMP 100 dan SMA 100, maka selama tiga tahun akan penuh,” jelasnya.
Terkait pengelolaan, pemerintah menetapkan aset sekolah tetap menjadi milik negara dan dikelola bersama oleh Kementerian Sosial dan pemerintah daerah.
“Untuk kepemilikan aset tentu milik pemerintah, dikelola oleh Kementerian Sosial bersama pemerintah daerah,” kata Gus Ipul.
Seleksi siswa akan difokuskan pada warga lokal dari keluarga miskin ekstrem berdasarkan verifikasi data kesejahteraan sosial.
“Yang bersekolah di sini adalah warga setempat yang ditetapkan oleh Bupati Kupang. Setelah data masuk diperiksa apakah benar-benar ada di desil satu dan memenuhi kriteria warga yang paling tidak mampu,” ujarnya.
Sementara proses rekrutmen tenaga pendidik akan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga. “Untuk guru diseleksi ketat melalui BKN, Kementerian PAN-RB dan Kementerian Dikdasmen,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur NTT Melki Laka Lena menegaskan Pemerintah Provinsi NTT akan mengawal penyelesaian pembangunan agar target operasional Juli 2026 dapat tercapai.
“Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah kami akan terus mengawal proses pembangunan yang sekarang sudah mencapai 75 persen agar cepat mencapai 100 persen sehingga cepat beroperasi,” kata Melki.
Ia juga menyatakan pemerintah provinsi akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota lain di NTT untuk mempercepat penyediaan lahan bagi pembangunan Sekolah Rakyat berikutnya.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan bupati dan wali kota se-NTT yang belum mendapatkan program Sekolah Rakyat sehingga bisa cepat menyelesaikan urusan lahannya dan segera mengajukan ke Kementerian Sosial agar segera dibangun,” ujarnya.
Turut hadir dalam peninjauan tersebut Bupati Kupang Yosep Lede, Wakil Bupati Kupang Aurum Obe Titu Eki, serta Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU Istiadi Nugroho.(*)
