EXPONTT.COM, KUPANG – Pengangkatan 40 calon pegawai negeri sipil (CPNS) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi PNS terhitung mulai 1 Juni 2026 menuai pertanyaan. Pasalnya, 1.288 CPNS aktif dari formasi yang sama masih menunggu penyelesaian Pelatihan Dasar (Latsar) dan proses administrasi pengangkatan.
Perbedaan waktu pengangkatan tersebut memunculkan dugaan perlakuan diskriminatif dalam penentuan peserta Latsar CPNS 2025, termasuk pertanyaan mengenai transparansi dan mekanisme pemilihan peserta yang lebih dahulu mengikuti pelatihan.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTT, Kanisius Mau, membantah adanya perlakuan khusus, diskriminasi, maupun penyalahgunaan wewenang dalam proses tersebut.
“Tidak ada perlakuan khusus, kriteria subjektif, atau kelalaian administrasi dalam pengangkatan 40 orang CPNS TMT 1 Juni 2026,” kata Kanisius, Kamis, 22 Oktober 2026 malam.
Menurutnya, 40 CPNS tersebut lebih dahulu diangkat karena telah menyelesaikan Latsar dan memiliki sertifikat tertanggal 20 Desember 2025. Mereka mulai berstatus CPNS pada 1 Juni 2025 dan memenuhi persyaratan pengangkatan menjadi PNS setelah masa percobaan berakhir.
Kanisius menjelaskan, pelaksanaan Latsar dilakukan secara bergelombang. Penentuan peserta dan jadwal pelatihan merupakan kewenangan teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) NTT, sedangkan BKD memproses administrasi pengangkatan setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap.
Dari total awal 1.380 CPNS, sebanyak 36 orang pindah ke Kementerian Pertanian, satu orang meninggal dunia, 14 orang mengundurkan diri, dan satu orang mengalami pembatalan pertimbangan teknis. Setelah dikurangi 40 CPNS yang telah memiliki sertifikat Latsar dan 52 orang yang mengalami perubahan status, tersisa 1.288 CPNS aktif yang masih menunggu.
BKD menargetkan pelaksanaan Latsar bagi CPNS yang masih menunggu rampung pada minggu kedua Desember 2026. Setelah itu, pengusulan pengangkatan akan dilakukan secara kolektif dengan tetap melalui proses pertimbangan teknis Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Meski BKD telah memberikan penjelasan, pertanyaan mengenai penentuan peserta Latsar lebih awal dan dugaan diskriminasi masih menjadi sorotan. Kejelasan mekanisme, jadwal pelatihan, serta keterbukaan informasi menjadi penting agar seluruh CPNS memperoleh kepastian status kepegawaian dan hak-haknya.
Publik kini menanti realisasi target penyelesaian Latsar pada Desember 2026 sekaligus kepastian pengangkatan 1.288 CPNS yang masih menunggu.(*)
