EXPONTT.COM, KUPANG – Bupati Kupang, Yosef Lede menantang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kupang memangkas anggaran Pokok Pikiran (Pokir) di lembaga itu untuk digunakan membayar gaji para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Tantangan tersebut dilayangkan Yos Lede menanggapi pernyataan yang menyebut Pemerintah Kabupaten Kupang sengaja menahan hak ASN demi membiayai proyek lain.
”Satu sen pun tidak ada! Tidak benar tuduhan bahwa kami mengambil uang belanja pegawai untuk membiayai pembangunan gereja atau kapela,” tegas Yos Lede Rabu, 17 Juni 2026.
Dirinya mengingatkan bahwa memindahkan pos anggaran belanja pegawai yang sudah ditetapkan secara sembarangan adalah pelanggaran hukum berat yang berujung pidana.
Yos Lede akar permasalahan yang menyebabkan mandeknya pembayaran gaji PPPK, Tunjangan Hari Raya dan gaji 13 karena Pemerintah Kabupaten Kupang sedang dihantam badai defisit akibat kebijakan pusat.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memotong dana transfer belanja pegawai untuk Kabupaten Kupang hingga mencapai Rp134 miliar. Kondisi ini, menurutnya adalah krisis nasional yang juga dihadapi daerah lain.
Namun, alih-alih meratapi nasib, Pemkab Kupang langsung sudah melakukan upaya ke Kemenkeu dengan mengirimkan surat sebanyak tiga kali dan dalam waktu dekat, Bupati bersama jajaran DPRD akan ke Jakarta untuk beraudiensi langsung dengan Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah demi menuntut kepastian anggaran.
Menurut Yos Lede salah satu solusi jangka pendek yang dapat dilakukan yakni DPRD harus berani memangkas anggaran Pokir di lembaga tersebut andai kata diplomasi ke Jakarta menemui jalan buntu.
Yos Lede mengaku siap memotong dana Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) senilai Rp36 miliar dan memangkas Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) DPRD hingga menghemat Rp17 miliar untuk mendahulukan hak para pegawai.
Yosef memperingatkan semua pihak terutama para politikus untuk berhenti memainkan isu ini demi panggung politik dan memprovokasi masyarakat. Baginya, nasib tenaga PPPK adalah urusan kemanusiaan, bukan komoditas politik.
”Ini beban bersama. Tenaga PPPK ini adalah adik-adik dan anak-anak kita yang dulu kita perjuangkan bersama dari jalur honorer. Tidak mungkin kita tidak mengasihi mereka,” pungkasnya.(*)
