EXPONTT.COM, KUPANG – Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengapresiasi program “Ina Kasih” (Intervensi Pembalut Gratis bagi Perempuan Pra-Sejahtera) yang merupakan program inisiatif Pemerintah Kota Kupang.
Apresiasi itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, drg. Putih Sari saat pertemuan dalam kunjungan Komisi IX DPR RI di Balai Kota Kupang, Kamis, 21 Mei 2026.
Putih Sari menyebut, “Ina Kasih” bukti nyata Pemerintah Kota Kupang dalam memperkuat pelayanan kesehatan, termasuk perhatian terhadap kesehatan perempuan.
“Kami mengapresiasi Program Ina Kasih yang tidak hanya berbicara soal bantuan, tetapi juga menyentuh aspek martabat perempuan, kesehatan reproduksi, dan keberpihakan kepada kelompok rentan. Ini menunjukkan bagaimana pemerintah daerah dapat menghadirkan kebijakan kesehatan yang dekat dengan kebutuhan riil masyarakat,” ujarnya.
Menurut drg. Putih, Program Ina Kasih menjadi contoh inovasi daerah yang memperlihatkan bahwa pembangunan kesehatan tidak hanya berorientasi pada pengobatan, tetapi juga menyentuh aspek perlindungan sosial, pencegahan, edukasi kesehatan, dan penguatan kualitas hidup masyarakat.
Program Ina Kasih merupakan program strategis Pemerintah Kota Kupang yang digagas dan didorong langsung oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kupang sebagai wujud keberpihakan terhadap perempuan pra-sejahtera, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan reproduksi dan perlindungan martabat perempuan. Implementasi program ini dilaksanakan oleh Dinas P3A Kota Kupang sebagai perangkat daerah pengampu.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Kupang, Serena Francis, di pertemuan itu, mengungkapkan, selain program Ina Kasih, Pemkot juga menggalakan prigram Vaksin HPV Gratis bagi perempuan Kota Kupang yang merupakan langkah untuk melindungi para perempuan Kota Kupang yang rentan.
“Ina Kasih dan vaksin HPV adalah dua langkah besar investasi masa depan. Kita sedang melindungi mereka yang menjadi tulang punggung keluarga, masyarakat, dan masa depan Kota Kasih,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Serena Francis mengakui bahwa keterbatasan anggaran dan efisiensi fiskal menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan.
Karena itu, Pemerintah Kota Kupang berharap dukungan pemerintah pusat dan Komisi IX DPR RI dapat membantu memperjuangkan berbagai kebutuhan pelayanan kesehatan daerah.
“Kami membutuhkan uluran tangan pemerintah pusat agar pelayanan kesehatan di daerah dapat menjangkau masyarakat secara maksimal. Kami berharap Komisi IX DPR RI dapat menjadi perpanjangan tangan kami di pusat untuk memperjuangkan berbagai aspirasi ini,” ungkapnya.(*)
