Johni Asadoma Minta Pemerintah Pusat Hadirkan Program Kerja Konkret untuk Percepat Pembangunan NTT

Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma saat pertemuan bersama Komisi V DPR RI, di Labuan Bajo, Rabu, 22 Juli 2026 / foto: istimewa

EXPONTT.COM – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Johni Asadoma, melaksanakan dengan pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI bersama Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, dan mitra kerja Komisi V DPR RI di Kantor Bupati Manggarai Barat, Rabu, 22 Juli 2026.

Agenda utama pertemuan ini membahas kesiapan pembangunan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan PON XXII Tahun 2028 yang akan digelar di Provinsi NTT dan Provinsi NTB serta Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, forum ini juga menjadi wadah pembahasan berbagai kebutuhan pembangunan infrastruktur strategis di Provinsi NTT.

Pertemuan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI, H. Andi Iwan Darmawan Aras, selaku Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses, didampingi Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw dan dihadiri para anggota Komisi V DPR RI. Turut hadir Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT Benyamin Nahak dan sejumlah mitra kerja Komisi V DPR RI.

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma menegaskan bahwa penyelenggaraan PON XXII Tahun 2028 merupakan momentum strategis untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di NTT.

Menurutnya, penyelenggaraan pesta olahraga nasional tersebut memerlukan dukungan infrastruktur yang andal dan terintegrasi, mulai dari pembangunan dan pembenahan venue pertandingan, stadion, hingga berbagai fasilitas pendukung yang memenuhi standar nasional maupun internasional.

“Besar harapan kami, diskusi dan pendalaman pada sore hari ini dapat menghasilkan rumusan kebijakan, penganggaran dan program kerja konkret yang berpihak pada percepatan pembangunan Nusa Tenggara Timur.” ujar Johni.

Dirinya menyatakan Pemprov NTT siap bekerja sama secara kolaboratif dengan seluruh kementerian dan lembaga mitra kerja Komisi V demi terwujudnya infrastruktur yang handal dan berkeadilan.

Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma juga mengusulkan agar dilakukan rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang melibatkan Komisi V DPR RI, Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Provinsi NTB, serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna memantau perkembangan persiapan penyelenggaraan PON secara berkala.

“Besar harapan kami agar berbagai usulan dan kebutuhan pembangunan yang telah kami sampaikan hari ini mendapat perhatian dan dukungan dari Bapak dan Ibu sekalian,” katanya.

Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI, H. Andi Iwan Darmawan Aras, menyampaikan bahwa selain membahas kesiapan infrastruktur PON XXII Tahun 2028, Komisi V DPR RI juga memberikan perhatian terhadap aspek keselamatan transportasi, khususnya transportasi laut di NTT.

Menurutnya, dalam beberapa tahun terakhir masih terjadi sejumlah kecelakaan kapal wisata di kawasan strategis pariwisata Labuan Bajo. “Keselamatan pelayaran harus menjadi prioritas melalui penguatan pengawasan terhadap kelaikan kapal, pemeriksaan mesin dan struktur kapal, kelengkapan alat keselamatan, keakuratan manifest digital, serta peningkatan kompetensi nahkoda dan anak buah kapal dalam penanganan keadaan darurat,” ungkapnya.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI, H. Andi Iwan Darmawan Aras, mengatakan seluruh persoalan dan masukan yang disampaikan dalam forum tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam rapat Komisi V DPR RI dan diteruskan kepada Pimpinan DPR RI sebagai bahan penentuan tindak lanjut.

“Kami berharap seluruh masukan yang telah disampaikan peserta komisi yang hadir dalam kunjungan kerja ini dapat dilaporkan dalam Rapat Komisi dan kemudian disampaikan kepada Pimpinan DPR RI untuk ditentukan tindak lanjutnya.” pungkas Andi Iwan Darmawan menutup pertemuan.(*)