EXPONTT.COM, KUPANG – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Johni Asadoma, mengingatkan seluruh perangkat daerah agar meninggalkan ego sektoral dalam pembangunan kawasan perbatasan. Sinergi antarlembaga dinilai penting agar program pembangunan tepat sasaran dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Johni saat membuka Rapat Koordinasi Perencanaan Tematik Perbatasan (PERMATA) Tahun 2026 di Provinsi NTT, Jumat, 9 Oktober 2026.
Menurut Johni, pembangunan kawasan perbatasan tidak boleh hanya menjadi agenda rutin birokrasi. Perencanaan dan penganggaran harus terintegrasi, terarah, serta menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan.
“Perbatasan adalah wajah kehormatan bangsa dan beranda depan Negara Indonesia. Setiap rupiah uang rakyat harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di garis batas negara. Tidak boleh ada lagi ego sektoral. Kita harus bergerak dalam satu visi dan satu tujuan untuk kemajuan kawasan perbatasan,” tegasnya.
Johni meminta seluruh perangkat daerah menyusun program berdasarkan skala prioritas dan menghindari tumpang tindih kegiatan maupun penganggaran yang tidak terarah.
Ia juga meminta Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) bersama Bapperida NTT mengawal pelaksanaan PERMATA mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan dan evaluasi.
“Jangan biarkan dokumen perencanaan hanya menjadi tumpukan kertas di atas meja. Jadikan PERMATA sebagai roadmap yang hidup untuk menuntun langkah konkret kita membangun NTT dari kawasan perbatasan,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, Komjen Pol. Makhruzi Rahman, menegaskan bahwa NTT memiliki posisi strategis karena kawasan perbatasannya berkaitan langsung dengan kedaulatan negara sekaligus menyimpan potensi ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Makhruzi, potensi tersebut perlu dikelola melalui perencanaan yang baik dan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan.
“Provinsi NTT merupakan daerah strategis, dengan wilayah perbatasan sebagai ruang kedaulatan sekaligus peluang meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan pertumbuhan ekonomi dengan berbagai potensi, jika direncanakan dan dikelola secara baik,” katanya.
Rakor PERMATA Tahun 2026 diikuti 18 perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT dan 12 perangkat daerah lingkup kabupaten pengelola wilayah perbatasan.
Johni menegaskan, pembangunan kawasan perbatasan membutuhkan integritas, sinergi, dan komitmen bersama agar setiap program tidak berhenti pada dokumen perencanaan, tetapi diwujudkan dalam langkah konkret.
“Membangun perbatasan bukan sekadar membangun batas terluar negara, tetapi membangun martabat, wajah dan masa depan masyarakat Nusa Tenggara Timur sebagai beranda depan NKRI,” pungkasnya.(*)
